|
Reformasi Tanpa Gairah
Reformasi tidak memperoleh bentuknya yang pas, akibatnya demokrasi yang diidam-idamkan juga tak tercapai. Itulah sebabnya, menjadi sulit ketika pilihan MPR jatuh kepada Abdurrahman Wahid, yang secara fisik cacat, yaitu kurang baik penglihatannya.
Ketika Presiden Abdurrahman Wahid diganti oleh
Megawati, Presiden baru ini pun tidak dapat dengan serta merta
memperbaiki ekonomi Indonesia. Malah situasinya makin parah,
karena korupsi yang dijadikan sasaran oleh reformasi, ternyata
makin berkembang.
Memperbaiki Citra Indonesia
|
Misalnya saja, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Lichtenstein, Indro Yudono dalam memulihkan citra Indonesia ia lebih menekankan kepada harkat bangsa. Yang ia harapkan apa pun keadaan Indonesia, janganlah tingkah laku bangsa di mana pun memalukan bangsa lain. Diplomasi keramahtamahan bangsa Indonesia ini sangat dihargai oleh bangsa Swiss. Karena itu untuk memperlihatkan keramahtamahan, dilakukanlah berbagai kegiatan masyarakat Indonesia di Swiss terutama dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Swiss.
Cara paling mudah adalah dengan menyelenggarakan kegiatan
kesenian dan juga festival makanan. Orang Swiss sangat
menghargai kesenian.
Mengembangkan Minat pada Kesenian
Pihak KBRI akan
mengembangkan minat orang Swiss pada gamelan dengan bekerjasama
dengan Universitas baik di Bern maupun di tempat lain.
Tugas KBRI adalah mencari pelatih, seperti yang telah terjadi
dengan angklung.
Angklung telah diminati sebagai kesenian yang mengembangkan kerja sama antara para pemusiknya. Yang sudah ada adalah grup angklung yang dimainkan seluruhnya oleh orang Swiss. Mereka bangga apabila diminta untuk tampil di dalam suatu peristiwa nasional. Upaya lain adalah mendatangkan pesilat Indonesia. Silat di Swiss berkembang baik dan dalam suatu kejuaraan Pencak Silat, pesilat Swiss berhasil merebut juara. "Ini berarti,"kata Dubes Indro Yudono, "bahwa Indonesia tidak setengah-setengah di dalam transfer tehnologi atau kesenian."
Keterbatasan
Walaupun niat untuk memperbaiki citra
Indonesia ini demikian besar, Dubes Indro mengakui adanya
keterbatasan. Dari segi sumber daya manusia saja, para pelatih
kesenian tidak lama, karena harus berganti orang. Itulah
sebabnya, diupayakan untuk mengembangkan terus para
seniman-seniwati Swiss sendiri yang berminat pada kesenian
Indonesia untuk dapat menjadi pelatih atau guru.
Hak-Hak Asasi Manusia
Swiss sebagai pusat kegiatan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama dalam masalah-masalah
perburuhan, pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dubes Indro
Yudono masih merasakan di Swiss masih terdengar ada masalah-masalah
negatip yang berkaitan dengan Indonesia, terutama pelanggaran
hak-hak asasi manusia. Organisasi atau Lembaga Swadaya
|
Pers pun Berusaha Netral
Dubes Indro
menilai bahwa pers Swiss, seperti negaranya, bersikap netral. Bila
ada berita negatif, maka wartawan Swiss selalu berusaha mencari
imbangannya. Tetapi akses ke koran atau majalah bagi siapa
pun tidaklah mudah. Kini ada media yang sangat gampang dan
setiap orang dapat melakukannya, yaitu Internet. "Tetapi,"
kata Dubes Yudono, "tidak semua tulisan di Internet itu baik.
Kalau ada tulisan yang hanya sekedar ditulis, kami tidak akan
menanggapi. Tugas bagian Penerangan untuk menangani kalau ada
hal-hal yang lebih serius. Sikap ini juga tecermin pada pemerintah
dan para pengusaha Swiss yang sudah menanamkan modalnya di
Indonesia. Dalam keadaan ekonomi Indonesia terpuruk, "tidak
ada satu pengusaha Swiss pun yang hengkang dari Indonesia," kata
Dubes. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dengan penduduk yang
besar merupakan pasar yang baik.
Kerja Sama antar KBRI di Eropa
Upaya memperbaiki citra
Indonesia melalui kesenian sudah dilakukan dengan menggalang
jaringan antar KBRI di Eropa. Salah satu contoh, ketika
Titiek Puspa dan Elly Kasim tampil dengan rombongannya, tidak hanya
dipertunjukkan di Swiss saja, tetapi juga di negara
lain. Pertunjukan untuk masyarakat ini memang belum
dikelola secara profesional, karena sifatnya masih promosi.
Tetapi bahwa kesenian yang mereka tampilkan itu menarik, terbukti
dari pendapat Duta Besar Jepang di Bern, yang pada mulanya
meragukan untuk tinggal sebentar saja, ternyata dia menonton
sampai selesai, bahkan memberikan ucapan selamat kepada para
seniman.
B
|
Korupsi
Membaca hasil survai
Transparency International mengenal korupsi, orang Indonesia tidak
habis pikir, karena Indonesia menduduki tempat di bawah.
"Orang Swiss, sama seperti manusia lain di dunia," tutur Dubes
Indro Yudono yang sudah banyak kali bertugas di luar negeri,
"menilai korupsi terjadi dimana-mana. Juga di Swiss. Tapi kadarnya
berbeda. Kalau memang benar ada korupsi di Indonesia,
sedikitnya samalah seperti di Swiss." Itulah sebabnya
Dubes Indro yang pernah jadi wartawan foto IPPHOS ini menghimbau,
"Marilah kita semua terbuka. Kita kelola KBRI ini secara
terbuka. Transparan. Dengan keterbukaan pemimpin,
penggantinya yang telah dibekali keterbukaan ini akan mengikuti
teladannya, seperti terjadi di tempat lain yang pernah saya
bertugas."
Mengenai korupsi ini, di masa pemerintahan Soekarno-Hatta sudah dicoba untuk memberantasnya. Negeri seperti Belanda, katanya, menghadapi masalah yang sama. Di zaman VOC, korupsi bukan main. Tetapi setelah diganti pemerintahan Belanda, korupsi bisa diperkecil. "Setelah kita ambil alih, kok korupsinya yang kita ambil, bukan hal-hal yang baik," keluhnya.
Ia memberikan formula bagaimana memberantas koruspi. "Itu harus dimulai dari keluarga. Bila tiap keluarga bersih, maka insyaallah, pemerintahan pun akan bersih. Karena itu para pemimpin janganlah berkhotbah meminta semuanya bersih, tetapi dirinya sendiri hidup bermewah-mewah. Jadi tidak ada satunya kata dengan perbuatan."
Demokrasi
Sudah lima Presiden, tetapi Indonesia
dinilai oleh dunia Barat tidak demokratis. Bahkan di masa
Presiden Soeharto mereka menilai diktator. Kediktatoran ini mereka
saksikan karena Presiden Soeharto memerintah terlalu lama dan
seakan-akan dengan tangan besi. "Tetapi," kata Dubes Indro yang
lebih memilih bekerja di Departemen Luar Negeri ketimbang jadi
fotografer atau bekerja di DKI Jakarta Raya, "demokrasi ini masih
dapat diperdebatkan. Demokrasi di Indonesia ada, tetapi baru
sampai taraf kampung. Di masa kerajaan, di tingkat bawah
demokratis, tetapi makin ke atas, kekuasan rajalah yang
menentukan."
Ia menekankan, apa pun demokrasi namanya dan tujuannya, "Tujuan utamanya adalah menyejahterakan rakyat. Kalau rakyat sejahtera OK-lah. Indonesia mempunyai demokrasi, kerakyatan, tetapi belum berhasil. Dan mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat, Indonesia juga punya. Tetapi tanggungjawab pribadinya yang belum kuat," kata Dubes Indro Yudono yang senang menantang stafnya untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan gagaan-gasan barunya. (26/05/2003 – DX-Komunikasi 25 Mei 2003)
|
|
|
|
Kata Kunci: berita, gema, gema warta, radio hilversum, radio nl, ranesi, warta berita



