Adil dan tepat?
Hadiah Nobel Perdamaian 2006, akhirnya, jatuh pada Profesor Muhammad Yunus dan Bank Grameen dari Bangladesh yang berjasa mengupayakan kredit rakyat. Panitia Nobel Norwegia tidak melimpahkannya kepada para tokoh perdamaian Aceh. Penengah Martti Ahtisaari, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka GAM, luput dari anugerah prestisius itu.
Nah, adakah ini suatu keputusan yang adil dan tepat? Bukankah Aceh merupakan satu satunya konflik regional yang tahun ini berhasil diselesaikan secara damai dan mendapat pujian dunia? Dan apa kurangnya jasa seorang Martti Ahtisaari, penengah yang berwibawa, yang juga banyak berjasa dalam diplomasi perdamaian PBB?
Terobosan penting
Panitia telah membuat sebuah terobosan penting dengan menunjuk pada ekonomi rakyat sebagai basis dan sumbangan bagi perdamaian dunia. Di tengah arus globalisasi dan kapitalisme dunia, upaya Yunus selama 15 tahun ini telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan ini dinilai penting sebagai landasan, bahkan salah satu kunci untuk menjaga perdamaian regional.
Namun ada lagi satu alasan untuk menyambut bahwa Nobel Perdamaian itu tidak perlu dlimpahkan kepada mereka yang terlibat perdamaian Aceh. Meskipun opini publik di Indonesia kecewa, bahkan pengamat seperti Christianto Wibisono, menilai Nobel kali ini merupakan "teka teki" (enigma), namun pelimpahan Nobel Perdamaian 2006 ini sesungguhnya tidaklah terlepas dari tercapainya perdamaian Aceh.
Tidak gegabah
Dalam diskusi interaktif atas undangan Voice of America di Washington dan Radio El Shinta di Jakarta baru-baru ini, saya mengemukakan bahwa pelimpahan Nobel Perdamaian 2006 kepada ekonom Bangladesh tsb sebenarnya merupakan pengakuan dan kepercayaan dunia atas suksesnya perdamaian Aceh. Ibarat bermain bilyar, ketika Anda menohok bola merah sebenarnya Anda ingin sekaligus menggulirkan sasaran berikut yaitu bola hijau. Perdamaian Aceh adalah bola merah dan Yunus dan Bank Grameen adalah bola hijau.
Panitia Nobel Norwegia tidak bekerja secara gegabah. Mereka menggalang nasehat dari ratusan pemenang Nobel terdahulu, kalangan akademisi dan pakar serta mereka yang dinilai relevan. Ada konsensus bahwa jika ada peluang perdamaian Timur Tengah, maka inilah yang pertama-tama perlu didorong. Ini jelas tak ada, maka Aceh pun pantas tampil di panggung nominasi.
Misi moral-politik
Namun Nobel Perdamaian memiliki misi moral-politik, dan panitianya bekerja secara konsisten. Para tokoh dan lembaga yang pernah memenangi Nobel Perdamaian, semuanya pernah berjasa besar. Tapi institusi Nobel menyandang misi moral-politik, jadi yang mereka simak pertama-tama adalah pihak-pihak bertikai yang memasuki jenjang perdamaian. Sesuai misi tsb, Nobel Perdamaian perlu memberdayakan para (mantan) protagonis konflik agar mereka dapat memasuki perdamaian.
Dalam 10 tahun terakhir, Nobel Perdamaian selalu dilimpahkan kepada para protagonis yang telah berjasa, perlu dibela dengan kuat, dan didorong, apalagi di saat mereka terjepit sikon geo-politik dan memasuki momentum yang sulit. Contoh yang jelas adalah Nobel Perdamaian 1996 bagi Uskup Carlos Belo dan José Ramos-Horta. Waktu itu keduanya telah berjasa di saat negeri mereka masih terpuruk dan jauh dari masa damai. Opini dunia belakangan memusat secara kritis pada Indonesia sehingga tiga tahun kemudian, Presiden B.J. Habibie terpaksa harus menawarkan referendum kepada Timor Timur untuk merebut kepercayaan dunia.
Hal serupa terjadi ketika Nobel Perdamaian 1993 dilimpahkan kepada Nelson Mandela dan Frederik de Klerk. Saat itu keduanya masih terlibat dalam perundingan yang alot dan pelik di tengah tekanan dalam dan luar negeri, sehingga baru tahun berikutnya Mandela bebas. Mikhail Gorbachov meraih Nobel pada 1990 atas jasanya membantu meruntuhkan Perang Dingin. Posisi Gorbachov waktu itu terancam digoyang (dua tahun kemudian, dia dikudeta oleh Yeltsin). Contoh paling jelas datang dari Burma dan Timur Tengah. Situasi geo-politik di kedua regio tsb pada paro kedua 1990an genting, namun ada upaya-upaya nyata menuju solusi damai yang belum kokoh, yang perlu diperkuat. Semua ini tercermin dari Nobel Perdamaian 1991 bagi Aung San Suu Kyi dan Nobel 1994 bagi Yasser Arafat, Shimon Peres dan Yitshak Rabin.
Korban suksesnya sendiri
Walhasil, misi moral-politik Nobel Perdamaian selama 10 tahun belakangan secara konsisten telah diarahkan kepada sejumlah tokoh dan lembaga di tengah senjakala konflik. Mereka diakui berjasa, namun konflik yang ada masih dalam taraf yang rawan. Dengan suksesnya perlucutan senjata dan penarikan sebagian besar aparat bersenjata serta tercapainya UU Pemerintah Aceh, maka Aceh yang kini menantikan pilkada, jelas tidak lagi berada di tengah senjakala konflik. Pengakuan ini juga tampak jelas dari proses perundingan dan perdamaian di lapangan yang dikisahkan secara hidup dan menarik oleh wartawati Finlandia Katri Merikallio, "Making Peace, Ahtisaari and Aceh" (2006).
Dengan kata lain, perdamaian Aceh telah menjadi korban dari suksesnya sendiri. Dunia menilai dan percaya bahwa Ahtisaari, para pemimpin Jakarta dan GAM telah menciptakan perdamaian yang kokoh. Lembaga Nobel mengakuinya, tapi panitianya tidak bertugas memberi dorongan moral-politik kepada suatu karya perdamaian yang telah kokoh.
Kata Kunci: kolom aboeprijadi santoso, nobel lolos