Protes terhadap penindasan brutal para demonstran di Yangon, Myanmar berdatangan dari seluruh penjuru dunia, juga dari Jakarta. Forum Komunikasi Umat Buddha, FKUB, DKI Jakarta melayangkan sepucuk surat protes yang menyesalkan tindakan brutal junta militer Myanmar terhadap para biksu dan warga sipil. Biksu merupakan simbol Sangha dalam agama Buddha dan aksi damai mereka merupakan wujud kepedulian kepada warga sipil dan negaranya. Bolehkan para biksu berpolitik? Berikut penjelasan Budiman Sudharma, ketua Forum Komunikasi Umat Buddha DKI Jakarta yang menandatangani surat protes itu.
Sanksi PBB
Budiman Sudharma [BS]: Pertama kami menyesalkan tindakan militer dengan kekerasannya terhadap biksu dan warga negara sipil. Tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan hak-hak azasi manusia. Biarlah negara menyelesaikan dengan damai.
Kemudian kami juga mengharapkan bilamana hal tersebut berlanjut, PBB harap memberikan sanksi tegas kepada pemerintah Myanmar. Demikian sikap Forum Komunikasi Umat Buddha FKUB DKI Jakarta.
Boleh membela
Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Dalam pernyataan tersebut anda juga menyatakan, biksu merupakan simbul Sangha dalam agama Buddha. Bisa dijelaskan bagaimana maksudnya?
BS: Jadi, karena biksu itu adalah simbul Sangha di agama Buddha, mereka itu kan kita anggap sebagai orang suci agama Buddha. Dan mereka biasanya selalu membela kebenaran dan hak-hak warga negaranya sendiri. Dengan demikian mereka juga tidak ada yang dipersenjatai.
Kami mengharapkan bilamana pemerintahan ingin melakukan kekerasan seperti yang terjadi baru-baru ini, itu sangat membawa dampak bagi semua umat Buddha di seluruh dunia.
RNW: Tapi bagaimana dalam ajaran agama Buddha, apakah para biksu itu diizinkan untuk berpolitik?
BS: Berpolitik memang tidak boleh. Tapi kalau untuk membela kebenaran, kemudian kaitannya bahwa rakyat negara tersebut ditindas, mereka juga punya hak warga negaranya kan, selain mereka sebagai biksu. Nah, dengan demikian, apa yang mereka perbuat dengan aksi damai, itu sah-sah saja.
Dalam agama Buddha tidak ada pertentangan soal itu. Kalau untuk biksu berpolitik secara langsung itu tetap tidak boleh.
Tidak sesuai dengan agama Buddha
RNW: Salah satu teriakan para biksu di kota Yangon adalah tentara jangan menindak, membunuh, menembaki rakyat sendiri. Karena urusan tentara adalah pertahanan negara, sehingga musuh tentara adalah orang di luar negeri, pasukan asing, bukan rakyat sendiri. Ini jelas berlaku bukan hanya di Birma saja ya?
BS: Harusnya tentara suatu negara kan melindungi rakyatnya. Baik bahwa kepentingan-kepentingan terhadap suatu negara itu kan tetap tidak bisa menyenangkan semua pihak. Apalagi kepada pemerintahan. Tetapi pemerintahan yang bijak harus bisa menampung aspirasi semua warga negaranya kan. Kalau itu dijalankan ya kita anggap negara itu pasti akan damai dan sejahtera.
Tapi kami melihat selama ini pemerintahan kurang bijak untuk menampung aspirasi, karena ada kepentingan-kepentingan, ya kita juga enggak ngerti ya, kenapa suatu negara, apalagi Myanmar itu adalah sebagai negara Buddhisme, tetapi tidak menjalankan hal-hal yang sesuai dengan agama Buddha.
Dengarkan wawancaranya melalui MP3.
Kata Kunci: buddha, FKUB, komunitas buddha, myanmar